Rabu, 14 Agustus 2013 , 09:41:00


Belum lama ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengirim 40 peserta terdiri kepala sekolah (kasek) dan bendahara SD mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) Manajemen Keuangan Sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat.

AGUS PAMUJI

BIMTEK ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bertujuan memberikan pemahaman kepada para kasek, bendahara dan guru SD tentang penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah pusat (BOS) dan bantuan operasional daerah (Bosda).

Sebab, sejauh ini dua paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendiknas dan Pemerintah Daerah khususnya PPU kepada para kasek, bendahara dan guru terkait dengan BOS dan Bosda itu harus tahu cara membelanjakan anggaran untuk kepentingan sekolah.

Tetapi sedikit sekali pihak pengelola sekolah di tingkat sekolah dasar ini paham dengan benar soal mekanisme pembuatan pelaporan dan pembukuan keuangan sesuai ketentuan Permendiknas No 37/2010 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan BOS Tahun Anggaran 2011 ini.

Karena BOS dan Bosda penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan pembukuan. Dua narasumber dari Biro Keuangan Kemendiknas dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltim, Faisal Marzuki dan Bambang Utoyo Bambang banyak memaparkan soal program BOS, Bosda serta program pendidikan secara umum demi memajukan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.

Meski di satu sisi paket kebijakan yang dicanangkan Pemkab PPU tentang program pendidikan gratis yang dibiayai oleh APBD PPU setiap tahunnya, yaitu Bosda sekitar Rp23 miliar.

Dan di sisi lain, pemerintah pusat juga menggelontorkan anggaran BOS, namun kedua paket itu kerap kali dalam pelaksanaan penggunaan keuangan di sekolah-sekolah dasar bertabrakan lantaran beda tata cara penggunannya.

Atas dasar permendiknas itulah, pihak Pemkab PPU dalam hal ini melalui Disdikpora mencoba mencarikan titik temu sekaligus solusi atas perbedaan dalam menggunakan anggaran BOS dan Bosda agar pihak kasek, bendahara dan guru tak terseret kasus hukum lantaran dinilai salah dalam menggunakan anggaran.

Faisal Marzuki menandaskan, dalam penggunaan BOS maupun Bosda diharapkan pihak para sekolah harus lebih berhati-hati agar jangan sampai terjerat hukum. “Bukan berarti pihak sekolah dalam menggunakan BOS dan Bosda lepas dari jeratan hukum.

Sudah banyak kejadian di sekolah-sekolah yang terjerat kasus hukum gara-gara salah menggunakan dana BOS dan Bosda. Karena itu, kami sangat berharap di Kaltim (PPU) jangan sampai ada sekolah terjerat kasus hukum tersebut,” papar Faisal di hadapan para peserta yang tampak antusias ini.

Sementara itu, Kepala LPMP Kaltim Bambang Utoyo mengatakan, pendidikan gratis itu tidak bisa digeneralisasikan begitu saja, tapi harus ada semacam subsidi silang bagi orang yang ekonominya lebih mapan kemudian membantu yang tak mampu.

“Menurut kami subsidi silang itu lebih bagus, yang kaya bantu yang miskin,”kata Bambang. Pihaknya mengatakan, mestinya bagi masyarakat yang mampu tak menyikapi seperti itu karena pendidikan gratis yang di-support oleh pemerintah daerah sebenarnya diberikan kepada warga tak mampu.

Sedangkan kebutuhan sekolah selain dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah juga diperlukan keterlibatan pihak komite sekolah atau stakeholder untuk bersama-sama memajukan mutu pendidikan.

Kepala Disdikpora Kabupaten PPU Khaeruddin mengatakan, bimtek ini menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan Kemendiknas dalam hal pengelolaan dana BOS dan Bosda, sebab masih ada sekolah-sekolah yang belum paham benar cara menggunakan anggaran.

“Kita di daerah sering kali menghadapi kesulitan menggunakan dana BOS dan Bosda, karena masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Kita maunya ikut aturan pusat, tapi di daerah juga punya kebijakan sendiri soal Bosda. Makanya, bimtek tujuannya menyamakan persepsi tentang aturan dan mekanisme penggunana dana BOS dan Bosda,” ungkap Khaeruddin.

Salah seorang peserta Naning Setyoresmi guru dan Bendahara SD 019 Sepaku ini menuturkan, pembekalan ini sangat penting. “Kegiatan ini sudah kami ikuti dua kali, pertama 2010 lalu di Kota Malang, kedua di Bandung ini. Kami selaku bendahara sekolah memang sangat membutuhkan pelatihan keuangan, karena untuk jenjang karier kami selanjutnya,” tutupnya.(*)

 
OTHER NEWS
Selasa, 23 September 2014 , 03:54:00

Wabup Ancam Beri Sanksi

PENAJAM- Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mustaqim MZ geram atas sikap sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang sering terlam ...

Selasa, 23 September 2014 , 03:52:00

PKK Gelar Pembinaan Agama

PENAJAM- Tim Penggerak PKK Penajam Paser Utara (PPU)  menggelar pembinaan keagamaan bagi organisasi wanita bertujuan meningkatkan iman dan taqwa.  Acara ini ...

Selasa, 23 September 2014 , 03:50:00

Dewan Desak Pabrik PT Agro Indomas Ditutup

PENAJAM- Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik kelapa sawit milik PT Agro Indomas, berdampak buruk terhadap kesehatan warga. Pasalnya, limbah tersebut me ...

Senin, 22 September 2014 , 02:33:00

Saloloang Dijadikan Kampung Lidi

PENAJAM- Ratusan warga menghadiri launching kampung lidi Saloloang, yang diresmikan langsung oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar. Acara digelar di Panta ...

Senin, 22 September 2014 , 02:31:00

Bupati Minta PT Agro Indomas Taat Aturan

PENAJAM-  Terkait dengan pencemaran udara yang ditimbulkan limbah pabrik kelapa sawit milik PT Agro Indomas sangat meresahkan masyarakat Kelurahan Pemaluan, Kecam ...

 
SUPER LIGA
Bakal Lebih Menyerang
SIDOARJO- Jelang uji coba kontra Kamboja, tim pelatih timnas senior Indonesia Alfred Riedl sudah ...
Other
 
Kaltim
Wabup Ancam Beri Sanksi
PENAJAM- Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mustaqim MZ geram atas sikap sejumlah oknum Pegaw ...
Other
 
Metropolis
PKL Lapangan Merdeka Protes SK Wali Kota
BALIKPAPAN- Ratusan pedagang kaki lima (PKL) melakukan aksi unjuk rasa di kantor balaikota Senin ...
Other
 
Kecamatan
Jembatan RT 9 Baru Tengah Disemen
BALIKPAPAN- Perbaikan infrastruktur lingkungan RT kembali dilakukan di Kelurahan Baru Tengah Bali ...
Other
 
Copyright © 2011 MLink Balikpapan. All Rights Reserved.
1