Rabu, 14 Agustus 2013 , 09:41:00


Belum lama ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengirim 40 peserta terdiri kepala sekolah (kasek) dan bendahara SD mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) Manajemen Keuangan Sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat.

AGUS PAMUJI

BIMTEK ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bertujuan memberikan pemahaman kepada para kasek, bendahara dan guru SD tentang penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah pusat (BOS) dan bantuan operasional daerah (Bosda).

Sebab, sejauh ini dua paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendiknas dan Pemerintah Daerah khususnya PPU kepada para kasek, bendahara dan guru terkait dengan BOS dan Bosda itu harus tahu cara membelanjakan anggaran untuk kepentingan sekolah.

Tetapi sedikit sekali pihak pengelola sekolah di tingkat sekolah dasar ini paham dengan benar soal mekanisme pembuatan pelaporan dan pembukuan keuangan sesuai ketentuan Permendiknas No 37/2010 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan BOS Tahun Anggaran 2011 ini.

Karena BOS dan Bosda penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan pembukuan. Dua narasumber dari Biro Keuangan Kemendiknas dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltim, Faisal Marzuki dan Bambang Utoyo Bambang banyak memaparkan soal program BOS, Bosda serta program pendidikan secara umum demi memajukan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.

Meski di satu sisi paket kebijakan yang dicanangkan Pemkab PPU tentang program pendidikan gratis yang dibiayai oleh APBD PPU setiap tahunnya, yaitu Bosda sekitar Rp23 miliar.

Dan di sisi lain, pemerintah pusat juga menggelontorkan anggaran BOS, namun kedua paket itu kerap kali dalam pelaksanaan penggunaan keuangan di sekolah-sekolah dasar bertabrakan lantaran beda tata cara penggunannya.

Atas dasar permendiknas itulah, pihak Pemkab PPU dalam hal ini melalui Disdikpora mencoba mencarikan titik temu sekaligus solusi atas perbedaan dalam menggunakan anggaran BOS dan Bosda agar pihak kasek, bendahara dan guru tak terseret kasus hukum lantaran dinilai salah dalam menggunakan anggaran.

Faisal Marzuki menandaskan, dalam penggunaan BOS maupun Bosda diharapkan pihak para sekolah harus lebih berhati-hati agar jangan sampai terjerat hukum. “Bukan berarti pihak sekolah dalam menggunakan BOS dan Bosda lepas dari jeratan hukum.

Sudah banyak kejadian di sekolah-sekolah yang terjerat kasus hukum gara-gara salah menggunakan dana BOS dan Bosda. Karena itu, kami sangat berharap di Kaltim (PPU) jangan sampai ada sekolah terjerat kasus hukum tersebut,” papar Faisal di hadapan para peserta yang tampak antusias ini.

Sementara itu, Kepala LPMP Kaltim Bambang Utoyo mengatakan, pendidikan gratis itu tidak bisa digeneralisasikan begitu saja, tapi harus ada semacam subsidi silang bagi orang yang ekonominya lebih mapan kemudian membantu yang tak mampu.

“Menurut kami subsidi silang itu lebih bagus, yang kaya bantu yang miskin,”kata Bambang. Pihaknya mengatakan, mestinya bagi masyarakat yang mampu tak menyikapi seperti itu karena pendidikan gratis yang di-support oleh pemerintah daerah sebenarnya diberikan kepada warga tak mampu.

Sedangkan kebutuhan sekolah selain dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah juga diperlukan keterlibatan pihak komite sekolah atau stakeholder untuk bersama-sama memajukan mutu pendidikan.

Kepala Disdikpora Kabupaten PPU Khaeruddin mengatakan, bimtek ini menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan Kemendiknas dalam hal pengelolaan dana BOS dan Bosda, sebab masih ada sekolah-sekolah yang belum paham benar cara menggunakan anggaran.

“Kita di daerah sering kali menghadapi kesulitan menggunakan dana BOS dan Bosda, karena masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Kita maunya ikut aturan pusat, tapi di daerah juga punya kebijakan sendiri soal Bosda. Makanya, bimtek tujuannya menyamakan persepsi tentang aturan dan mekanisme penggunana dana BOS dan Bosda,” ungkap Khaeruddin.

Salah seorang peserta Naning Setyoresmi guru dan Bendahara SD 019 Sepaku ini menuturkan, pembekalan ini sangat penting. “Kegiatan ini sudah kami ikuti dua kali, pertama 2010 lalu di Kota Malang, kedua di Bandung ini. Kami selaku bendahara sekolah memang sangat membutuhkan pelatihan keuangan, karena untuk jenjang karier kami selanjutnya,” tutupnya.(*)

 
OTHER NEWS
Jum\'at, 29 Agustus 2014 , 07:31:00

3 Kelurahan Segera Dialiri Listrik

PENAJAM - Tiga wilayahdi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) patut berbahagia, pasalnya Bupati PPU H Yusran Aspar segera mewujudkan fasilitas listrik 24 jam dan pening ...

Jum\'at, 29 Agustus 2014 , 06:59:00

Warga Kelurahan Penajam Meriahkan HUT Kemerdekaan RI

PENAJAM - Dalam rangka meperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 02 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara ( ...

Jum\'at, 29 Agustus 2014 , 06:58:00

95 Calhaj PPU Masuk Kloter 8

PENAJAM - 95 orang Calon Jamaah Haji (Calhaj) Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam kloter 8, berangkat 13 September melalui  Embarkasi Balikpapan,  bergabun ...

Jum\'at, 29 Agustus 2014 , 06:57:00

Masih Ada 60 Paket Proyek Belum Lelang

PENAJAM - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan masih ada sekira 60 paket proyek peningkatan jalan. Kepala Bidang Bina Marga PPU, Su ...

Kamis, 28 Agustus 2014 , 10:09:00

Tanamkan Wawasan Kebangsaan Sejak Dini

PENAJAM- Munculnya kelompok yang menamakan diri Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dinilai banyak pihak salah satu gerakan radikal yang mengatasnamakan agama, ...

 
SUPER LIGA
Berkat Tuah Nomor 17
LONDON -  Fans Arsenal harusnya berterima kasih kepada Alexis Sanchez. Satu gol pemain berno ...
Other
 
Kaltim
3 Kelurahan Segera Dialiri Listrik
PENAJAM - Tiga wilayahdi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) patut berbahagia, pasalnya Bupati PP ...
Other
 
Metropolis
MACET TAMBAH PARAH
Kondisi Jl MT Haryono mulai dari Jembatan PDAM hingga traffick light (TL) simpangan Balikpapan Pe ...
Other
 
Kecamatan
Balteng Gelar Razia Gabungan
BALIKPAPAN - Untuk menerapkan tertib administri kependudukan di wilayah Balikpapan Tengah, pihak ...
Other
 
Copyright © 2011 MLink Balikpapan. All Rights Reserved.
1