Kamis, 14 Maret 2013 , 12:00:00


BALIKPAPAN- Sampai kapan persoalan pedagang kaki lima (PKL) bensin eceran bisa tuntas? Pertanyaan mendasar ini perlu jawaban segera dan tindakan nyata. Pasalnya, usaha Satpol PP rutin menertibakn PKL bensin eceran tak membuahkan hasil. Hingga kini mereka masih membuka usaha illegal tersebut, bahkan cenderung banyak pelaku baru.

Bagaimana bentuk penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah kota, kok sampai sekarang PKL bensin kian menjamur? Apakah benar mereka kebal perda?

Saat dikonfirmasi, Kasi Ops Satpol PP Balikpapan Drs Subardiyono mengatakan sudah berusaha maksimal menekan jumlah PKL bensin eceran di Balikpapan, terutama yang berada di atas fasilitas umum (fasum). Namun, ia mengakui dalam setiap penertiban, PKL seperti tak kunjung jera meski sudah barang dagangan mereka sudah disita.

Padahal, PKL yang berjualan eceran tersebut juga jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2000 junto Perda Nomor 13 Tahun 2006, tepatnya di pasal 14 poin a yang berbunyi “Dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran di sembarang tempat, terkecuali yang telah ditentukan khusus untuk itu dan harus mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat”.

"Dalam setiap penertiban PKL, dasar kita sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Tetapi faktanya, usai dirazia kembali muncul PKL baru di kawasan lainnya," kata Subardiyono saat menjawab Balikpapan Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/3) kemarin.

Diakuinya, dengan aturan tersebut sangat jelas segala aktivitas jual beli bensin eceran di luar tempat yang sudah ditentukan, dalam hal ini Sataisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diperbolehkan. Dan, jika hendak berjualan wajib mendapatkan izin kepala daerah yakni wali kota atau pejabat yang berwenang lainnya seperti yang tertuang dalam perda. "Kita (Satpol PP, Red) sudah melakukan rutinitas razia PKL bensin eceran. Terlebih lagi, dengan adanya tambahan instruksi wali kota untuk kian menggencar penertiban," lanjut mantan Lurah Manggar ini.

"Masalah PKL bensin memang pelik, perlu kesadaran masyarakat bahwa menjual bensin eceran sangat berbahaya. Memang untungnya besar, tetapi risiko bisa fatal di kemudian hari, terutama masalah kebakaran," beber Subardiyono.

Berkaitan ini, tampaknya sinergi antara Pertamina dan pihak kepolisian untuk meminimalisir peluang PKL untuk mendapatkan bensin dari SPBU harus dilakukan. Saat ini, meski Satpol PP rutin melaksanakan razia, apabila tidak dilakukan pengawasan ketat di setiap SPBU, maka juga PKL tak kunjung hilang.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim dr Afdillah Ismi Chandra mengatakan, jika aturan menjual BBM secara eceran dilarang dalam perda, aparat pemerintah harus tegas. Semua PKL harus ditertibkan. "Jika tidak tegas, contohnya yang terjadi sekarang ini. PKL bebas dan mudah mendapatkan bensin eceran di SPBU dengan berbagai cara dan trik mengkelabui petugas. Bahkan, bukan tidak mungkin bekerjasama dengan petugas SPBU dengan memberikan tips," ujar Afdillah Chandra.

Ditanya mengenai kewenangan Ombudsman dalam melihat masalah PKL ini, Chandra menuturkan Ombudsman memiliki wewenang karena kemungkinan bisa terjadi maladministrasi. "Dalam kasus ini, wali kota sudah mengeluarkan instruksi dan juga jelas ada larangan dalam perda. Bisa terjadi maladministrasi, jika larangan sudah jelas tetapi penegakan aturan tidak maksimal dilakukan aparat pemerintah," lanjut pria berperawakan sedang ini.

Bukan hanya itu, Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga wajib melakukan pengawasan di setiap SPBU yang merupakan binaannya. Jika terjadi ada pembiaran, juga bisadikatakan terjadi maladministrasi. "Kuncinya, jika sudah dilarang dalam perda, semua yang berkepentingan dalam masalah ini harus tegas. Poinnya hanya itu, harus tegas," pungkasnya.

Saat ini, PKL bensi bukan hanya mengganggu estetika kota karena tersebar bebas di seluruh wilayah Balikpapan. Ternyata, dampak keberadaan PKL ini juga merugikan konsumen secara luas.  SPBU yang merupakan tempat pengisian BBM terkena dampak langsung. Kuota yang disiapkan untuk pengendara tidak tersalurkan secara maksimal. Rata-rata stok BBM di SPBU habis sebelum tutup jam operasi. Kalaupun masih buka, pasti terjadi antrean panjang.(rus)

 
OTHER NEWS
Rabu, 23 Juli 2014 , 12:24:00

Lahan Waduk Teritip Diklaim Warga

BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama tim akan membahas lebih cepat proses penyelesaian lahan di Waduk ...

Rabu, 23 Juli 2014 , 12:23:00

Pakar Prediksi Kekacauan Pilpres Tidak Terjadi

BALIKPAPAN- Sejumlah pakar dan akademisi Tanah Air memprediksikan, kekacauan pemilihan presiden (Pilpres) pasca hasil pengumuman pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Um ...

Rabu, 23 Juli 2014 , 12:22:00

PBHI Ajak Warga Pawai Takbir Keliling

BALIKPAPAN- Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Panitia Hari Besar Islam (PBHI) Kota Balikpapan bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan Lembaga Dakwah m ...

Rabu, 23 Juli 2014 , 12:17:00

Tak Ada Tambahan Proyek

SAMARINDA- Defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2014 dan sumber pendapatan di 2015, membuat seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) har ...

Selasa, 22 Juli 2014 , 12:19:00

Disnakersos Kerahkan Pengawas Naker Usut Laka Kerja Karyawan Terjepit Garbarata (SUB) BALIKPAPAN–Kecelakaan kerja yang menimpa Diyas Rachman, karyawan PT ...

 
SUPER LIGA
Tambah Jam Terbang
TERNATE- Timnas U-19 akan menututp laga uji coba melawan tim Persiter Ternate U-21 di Stadion Gel ...
Other
 
Kaltim
Barang Bukti Narkoba Dimusnahkan
PENAJAM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan upacara memperin ...
Other
 
Metropolis
Lahan Waduk Teritip Diklaim Warga
BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ber ...
Other
 
Kecamatan
Jalan Km 1,5 “Direbonding”
BALIKPAPAN-Pengguna kendaraan bermotor tidak perlu lagi khawatir saat melintas di jalan keriting ...
Other
 
Copyright © 2011 MLink Balikpapan. All Rights Reserved.
1