Kamis, 14 Maret 2013 , 12:00:00


BALIKPAPAN- Sampai kapan persoalan pedagang kaki lima (PKL) bensin eceran bisa tuntas? Pertanyaan mendasar ini perlu jawaban segera dan tindakan nyata. Pasalnya, usaha Satpol PP rutin menertibakn PKL bensin eceran tak membuahkan hasil. Hingga kini mereka masih membuka usaha illegal tersebut, bahkan cenderung banyak pelaku baru.

Bagaimana bentuk penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah kota, kok sampai sekarang PKL bensin kian menjamur? Apakah benar mereka kebal perda?

Saat dikonfirmasi, Kasi Ops Satpol PP Balikpapan Drs Subardiyono mengatakan sudah berusaha maksimal menekan jumlah PKL bensin eceran di Balikpapan, terutama yang berada di atas fasilitas umum (fasum). Namun, ia mengakui dalam setiap penertiban, PKL seperti tak kunjung jera meski sudah barang dagangan mereka sudah disita.

Padahal, PKL yang berjualan eceran tersebut juga jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2000 junto Perda Nomor 13 Tahun 2006, tepatnya di pasal 14 poin a yang berbunyi “Dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran di sembarang tempat, terkecuali yang telah ditentukan khusus untuk itu dan harus mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat”.

"Dalam setiap penertiban PKL, dasar kita sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Tetapi faktanya, usai dirazia kembali muncul PKL baru di kawasan lainnya," kata Subardiyono saat menjawab Balikpapan Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/3) kemarin.

Diakuinya, dengan aturan tersebut sangat jelas segala aktivitas jual beli bensin eceran di luar tempat yang sudah ditentukan, dalam hal ini Sataisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diperbolehkan. Dan, jika hendak berjualan wajib mendapatkan izin kepala daerah yakni wali kota atau pejabat yang berwenang lainnya seperti yang tertuang dalam perda. "Kita (Satpol PP, Red) sudah melakukan rutinitas razia PKL bensin eceran. Terlebih lagi, dengan adanya tambahan instruksi wali kota untuk kian menggencar penertiban," lanjut mantan Lurah Manggar ini.

"Masalah PKL bensin memang pelik, perlu kesadaran masyarakat bahwa menjual bensin eceran sangat berbahaya. Memang untungnya besar, tetapi risiko bisa fatal di kemudian hari, terutama masalah kebakaran," beber Subardiyono.

Berkaitan ini, tampaknya sinergi antara Pertamina dan pihak kepolisian untuk meminimalisir peluang PKL untuk mendapatkan bensin dari SPBU harus dilakukan. Saat ini, meski Satpol PP rutin melaksanakan razia, apabila tidak dilakukan pengawasan ketat di setiap SPBU, maka juga PKL tak kunjung hilang.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim dr Afdillah Ismi Chandra mengatakan, jika aturan menjual BBM secara eceran dilarang dalam perda, aparat pemerintah harus tegas. Semua PKL harus ditertibkan. "Jika tidak tegas, contohnya yang terjadi sekarang ini. PKL bebas dan mudah mendapatkan bensin eceran di SPBU dengan berbagai cara dan trik mengkelabui petugas. Bahkan, bukan tidak mungkin bekerjasama dengan petugas SPBU dengan memberikan tips," ujar Afdillah Chandra.

Ditanya mengenai kewenangan Ombudsman dalam melihat masalah PKL ini, Chandra menuturkan Ombudsman memiliki wewenang karena kemungkinan bisa terjadi maladministrasi. "Dalam kasus ini, wali kota sudah mengeluarkan instruksi dan juga jelas ada larangan dalam perda. Bisa terjadi maladministrasi, jika larangan sudah jelas tetapi penegakan aturan tidak maksimal dilakukan aparat pemerintah," lanjut pria berperawakan sedang ini.

Bukan hanya itu, Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga wajib melakukan pengawasan di setiap SPBU yang merupakan binaannya. Jika terjadi ada pembiaran, juga bisadikatakan terjadi maladministrasi. "Kuncinya, jika sudah dilarang dalam perda, semua yang berkepentingan dalam masalah ini harus tegas. Poinnya hanya itu, harus tegas," pungkasnya.

Saat ini, PKL bensi bukan hanya mengganggu estetika kota karena tersebar bebas di seluruh wilayah Balikpapan. Ternyata, dampak keberadaan PKL ini juga merugikan konsumen secara luas.  SPBU yang merupakan tempat pengisian BBM terkena dampak langsung. Kuota yang disiapkan untuk pengendara tidak tersalurkan secara maksimal. Rata-rata stok BBM di SPBU habis sebelum tutup jam operasi. Kalaupun masih buka, pasti terjadi antrean panjang.(rus)

 
OTHER NEWS
Rabu, 16 April 2014 , 07:56:00

TELITI DAN CAPEK

BALIKPAPAN- Penghitungan surat suara dalam rapat pleno di Dapil Balikpapan Selatan (Balsel) dihitung secara teliti menggunakan kaca pembesar. Tampak para saksi Par ...

Rabu, 16 April 2014 , 07:53:00

GOLKAR UNGGUL DI BALSEL

BALIKPAPAN- Hasil penghitungan suara sementara pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2014 yang dihimpun Balikpapan Pos dari sejumlah panitia pemungutan suara (PPS) kemb ...

Rabu, 16 April 2014 , 07:52:00

UN, Siswa Kelas 1 dan 2 Padati Perpustakaan

BALIKPAPAN- Pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA/SMK sederajat yang berlangsung secara serentak selama tiga hari membuat jumlah siswa yang mengunjungi Kantor Arsip dan ...

Rabu, 16 April 2014 , 07:51:00

Status Jumiati Non-Aktif

BALIKPAPAN- Pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD mengaku tidak akan memberikan sanksi lagi kepada terpidana kasus ijazah palsu Jumiati yang ditangkap aparat kejaksaan saat ...

Rabu, 16 April 2014 , 07:50:00

Warga Baltim Berharap Dibangun Rumah Sakit

BALIKPAPAN–Masyarakat yang berada di wilayah Balikpapan Timur berharap Pemkot membangun rumah sakit di wilayahnya. Hal ini disampaikan sejumlah masyarakat saat r ...

 
SUPER LIGA
Agresif di Kandang
BALIKPAPAN- Pelatih kepala tim Persiba Balikpapan, Jaya Hartono terpaksa mengubah strategi timnya ...
Other
 
Kaltim
UN Paket C Diikuti 179 Peserta
PENAJAM– Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan tanggal 14-16 april 2014 tidak han ...
Other
 
Metropolis
TELITI DAN CAPEK
BALIKPAPAN- Penghitungan surat suara dalam rapat pleno di Dapil Balikpapan Selatan (Balsel) dihit ...
Other
 
Kecamatan
Bank Sampah Karang Rejo Dapat Motor
BALIKPAPAN – Program bank sampah yang tengah berjalan di wilayah Kelurahan Karang Rejo, men ...
Other
 
Copyright © 2011 MLink Balikpapan. All Rights Reserved.
1