Sabtu, 02 Februari 2013 , 09:11:00


BALIKPAPAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Balikpapan, Drs H Tatang Sudirja MSi mengakui ada permasalahan dalam proses pengangkatan Tenaga Honor Daerah (THD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saat ini, pihaknya juga tengah mencari benang merah persoalan dan berupaya menyelesaikannya.

Tatang-akrabnya disapa, mengatakan bahwa ada 85 orang yang berstatus sebagai pegawai honorer di lingkungan Pemkot Balikpapan yang akan diangkat menjadi CPNS yang tergabung dalam kelompok satu. Mereka adalah tenaga honorer yang sudah memiliki masa kerja sekira 7 tahun, sejak tahun 2005 silam.

Namun, lanjut dia, dari 85 orang yang diusulkan oleh BKD ternyata ada tiga orang di antaranya yang namanya hilang. “Namanya hilang dan belum ada klarifikasi dari Kementerian PAN,” terang Tatang yang menegaskan, bahwa kesalahan tersebut bukan bersumber dari BKD.

Padahal, sambung Tatang, 85 orang ini sudah diuji publik dan seharusnya sudah bisa diangkat. Ia menguraikan, pada angkatan pertama, dari BKD Balikpapan dibawa ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), selanjutnya dari BKN dibawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tembusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Kemudian data itu diolah dan dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) serta melakukan Kualitas Assurent (KIA), namun setelah itu hasilnya terbit ternyata ada tiga orang yang namanya tertinggal.  “Setelah itu, tiga yang hilang. Harlian Januar Oscary dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhamad Asri Mubarak dari instansi BPMP2T, dan Agus Setiawan Prihatin dari DKPP,” terang mantan Kepala Dinas Kebersihan Pertaman dan Pemakaman (DKPP) ini.

Tatang menuturkan, BKD sudah memberikan usulan terkait pengangkatan Tenaga Honor Daerah (THD) Kelompok Satu menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Balikpapan sesuai prosedur. Seharusnya, tambah dia, Kemetrian PAN dan RB terlebih dahulu memberitahukan daerah jika ada yang tidak lolos, sebelum hasilnya diterbitkan secara resmi. “Ternyata langsung terbit dan BKD tidak mendapatkan informasi apapun,” kilah Tatang. 

Upaya BKD di antaranya menyurati ke Kemenpan dan RB disertai dengan tiga orang tenaga honorer asal Balikpapan yang namanya tidak tercantum. Setelah itu, BKD kembali menyurati ke Kemenpan dan RB dengan disaksikan oleh Komisi I DPRD Balikpapan. “Upaya ini sudah dilakukan dan Menpan berjanji akan memberikan jawaban kalarifikasi pada akhir Februari ini,” tandas Tatang.

Sebelumnya diberitakan, diduga ada beberapa maladministrasi dalam proses pengangkatan THD menjadi CPNS Kelompok Satu.  Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, DrAfdillah Ismi Chandra SH MH. Menurut Chandra-akrabnya disapa, dari sejumlah THD Kategori Satu yang diangkat menjadi CPNS ada yang tidak terakomodirdalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor FH/310/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012, jumlahnya sebanyak 9 orang.

“Kita sekarang lagi melakukan kajian khusus terhadap 9 orang yang tidak terakomodir tersebut. Dari 9 orang itu, ada empat yang diduga ada permasalahan dalam prosesnya,” kata Chandra kepada Balikpapan Pos, Kamis (31/1).

Dia merincikan, dari empat orang tersebut ternyata ada tiga di antaranya yang sebelumnya sudah dinyatakan memenuhi kriteria  menjadi CPNS sesuai Surat Edaran (SE) Menpan dan RB No 03/2012. Ternyata belakangan, ketiganya tidak terakomodir dalam Lampiran Surat Menpan dan RB No. FH/310/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tersebut. “Tiga orang dimaksud adalah Harlian Januar Oscary, Muhamad Asri Mubarak, dan Agus Setiawan Prihatin,” sebutnya.

Sementara, satunya lagi adalah THD bernama Herawati. Soal Herawati, lanjud Chandra, dari data yang ditemukan ada beberapa hal yang menurut Ombudsman perlu dilakukan klarifikasi. Misalnya, ketiadaan data yang bersangkutan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di mana, BPKP beralasan tidak dapat memproses lantaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak mengirim data atas nama Herawati.

“Ini kan dapat merugikan sejumlah pihak, terutama THD yang bersangkutan. Artinya, bisa saja berpotensi konflik. Makanya, apakah ada pelanggaran atau semacam maladministrasi sekarang ini lagi kita periksa menyeluruh. Nanti akan terlihat dari penyelidikan lanjutannya,” terang Ketua Tim Pemantau Independen Proja 100 hari Polda Kaltim ini.

Dia menyebut, pengangkatan tanpa tes tersebut bersifat masif. Terjadi tidak hanya di Balikpapan, tetapi juga juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. “Kita sudah koordinasi dengan BKD Balikpapan terkait masalah ini. BKD terbuka, malah mereka minta diajak ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Ke Jakarta, tambahnya, menjadi agenda Ombudsman Kaltim. Tujuannya berkoordinasi dengan Ombudsman Pusat, sekaligus meminta klarifikasi dengan pejabat terkait masalah ini yang berkedudukan di Jakarta.

“Ini perlu klarifimasi menyeluruh, selain di BKD nanti BKN atau BPKP juga kita perlu tanyakan. Nanti kita minta bantuan Ombudsman Pusat, karena kita ‘kan hanya di Kaltim saja. Semua pejabat terkait akan kita panggil atau kita datangani,”  tandasnya.

Dia juga menilai, ada intervensi pusat terhadap daerah terkait masalah pengangkatan THD menjadi CPNS. Walaupun, peran pejabat atau instansi di daerah juga tidak bisa dilepas begitu saja. “Maksud intervensi contohnya begini. Pada saat daerah bilang bahwa yang bersangkutan sesuai kriteria, kemudian pusat malah bilang tidak sesuai. Padahal orang pusat belum tentu tahu kondisi di daerah. Apalagi THD yang sudah bekerja lama, terlepas mereka sudah mendapat honornya,” papar Chandra.

Terkait penerimaan CPNS, diharapkan kiranya masyarakat di kota maupun kabupaten mana pun di lingkungan Provinsi Kaltim dapat mengirimkan pengaduan atau keluhan terkait perihal tersebut kepada Ombudsman RI Provinsi Kaltim di Jl Tanjungpura No 4, Prapatan atau  menghubungi ke nomor 081345008888. (die)

 
OTHER NEWS
Minggu, 27 Juli 2014 , 12:45:00

BERKUALITAS

BALIKPAPAN: SMP Patra Dharma (PD) yang terletak di Jalan Sekolah Perapatan ini, bisa bersaing dengan sejumlah sekolah negeri favorit di ‘Kota Minyak’. ...

Minggu, 27 Juli 2014 , 12:43:00

Antisipasi Siswa Titipan

BALIKPAPAN-Untuk menghindari adanya siswa titipan yang dilakukan anggota DPRD dan oknum tertentu  dalam setiap pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Kuncinya ora ...

Minggu, 27 Juli 2014 , 12:42:00

Jangan Sepelekan Peran Sekolah Swasta

BALIKPAPAN-Agar kualitas sekolah swasta dan negeri di Kota Minyak menjadi merata, perlu sinergi atau kerjasama antara kedua sekolah sehingga saat Penerimaan Peserta Di ...

Minggu, 27 Juli 2014 , 12:41:00

Stakeholder Pendidikan Harus Bersinergi

BALIKPAPAN-Permasalahan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) diperkirakan akan terus terjadi di ‘Kota Minyak’ tahun 2015 mendatang. Pemkot diharapkan dapa ...

Minggu, 27 Juli 2014 , 12:40:00

Kualitas Sekolah Swasta Tidak Kalah dengan Negeri

BALIKPAPAN-Sudah saatnya sekolah swasta melakukan pembenahan terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahun. Hal ...

 
SUPER LIGA
Wajib Latihan 1 Agustus
BALIKPAPAN- Libur Lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah sudah diberikan manajemen tim Persiba Balikpapa ...
Other
 
Kaltim
H-3 Idul Fitri, Harga Daging Sapi Melambung
PENAJAM - Memasuki H-3 lebaran Idul Fitri, sejumlah komuditas kebutuhan pokok di Kabupaten Penaja ...
Other
 
Metropolis
BERKUALITAS
BALIKPAPAN: SMP Patra Dharma (PD) yang terletak di Jalan Sekolah Perapatan ini, bisa bersaing den ...
Other
 
Kecamatan
Waspada, DBD Masih Mengancam
BALIKPAPAN - Hingga saat ini, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih mengancam. Untuk menekan ...
Other
 
Copyright © 2011 MLink Balikpapan. All Rights Reserved.
1