Kamis, 13 Desember 2012 , 11:02:00


BONTANG – Ini mungkin menjadi peringatan keras bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Taman. Pasalnya, jika terbukti melakukan poligami, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bakal memecat PNS yang terbukti melakukan poligami.

“PNS yang sudah menikah, lalu ketahuan berpoligami tanpa izin istri atau suami maka yang bersangkutan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksinya, penurunan pangkat dan golongan hingga pemecatan,” sebut Siti Ngaisah, Kepala BKD Bontang, saat ditemui kemarin. 

Kendati demikian, Siti mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum ada menindak PNS yang melakukan poligami. Sebab, belum ada pengaduan dan keberatan yang masuk ke meja BKD.

“Kami menindak sesuai pengaduan. Jika ada masuk laporannya, otomatis kita tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Siti menambahkan, sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2007 tentang perkawinan PNS.

Isinya, setiap PNS tidak boleh melakukan poligami tanpa izin istri atau suami. “Kecuali ada perceraian yang sah sesuai dengan undang-undang pernikahan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang,” ujarnya.  Sementara itu, tidak hanya poligami saja yang bisa mengancam karir seorang PNS.

BKD juga akan memecat sejumlah PNS yang diketahui bertatus sebagai istri kedua. Kata dia, PNS yang berstatus istri kedua tidak bisa ditolerir, apalagi berdasarkan aturan sangat jelas ditekankan larangan tersebut. Larangan itu tertuang dalam PP No.10/1980 tentang disiplin PNS, serta PP No.45/1990 tentang larang jadi istri kedua.

Terlepas dari kasus poligami, Siti menjelaskan, saat ini sepanjang 2011-2012, sudah 7 PNS di lingkungan Pemkot Bontang harus dipecat secara tidak hormat. Keputusan itu diambil karena 7 PNS tersebut dianggap menyalahi peraturan yang berlaku, serta sumpah kepegawaiannya saat dilantik lalu. Dengan status dipecat secara tidak hormat itulah, 7 PNS tersebut tidak menerima tunjangan apapun dari pemerintah, kecuali sisa tunjangan pensiun (taspen).

Disebutkannya, sesuai data yang ada, 7 PNS tersebut 4 diantaranya karena terlibat penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, kemudian 3 lainnya tidak disiplin, misalkan tidak masuk kantor hingga berbulan-bulan tanpa ada alasan atau pemberitahuan jelas kepada SKPD-nya.

"Data yang ada, tercatat 7 PNS yang diberhentikan secara tak hormat karena melanggar aturan yang berlaku. Tiga diantaranya karena tak disiplin serta empat orang diantaranya karena menjalani proses hukum karena narkoba. Mereka sudah diberhentikan dan tidak menerima tunjangan apapun kecuali tunjangan pensiun," sebut Siti Ngaisah.

Dijelaskan Siti Ngaisah keputusan pemecatan tersebut diambil guna perlancar pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS, perlu merubah pejabat yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang telah ditetapkan.

Dan sesuai perubahan atas keputusan Wali Kota nomor 176 Tahun 2009, tentang pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin PNS di lingkungan Pemkot Bontang.

Lebih jauh dikatakan Siti Ngaisah, dalam menjatuhkan atau memberikan sanksi, hukuman kepada PNS yang dianggap tidak disiplin, selama ini pemerintah lebih dulu pertimbangkan segala sesuatunya, sebelum menerapkan beberapa peraturan yang dimaksud. Dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun hingga penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

"Ke depannya, aturan ini akan lebih diperketat lagi. Salah satunya bisa melalui absensi setiap PNS di lingkungan masing-masing SKPD. Kalau selama ini kita hanya menggunakan daftar absensi pegawai secara manual, maka nantinya akan menggunakan elektronik.

Sehingga semua absensis pegawai di setiap SKPD di Bontang dapat dipantau melalui BKD. Selama ini, diakui masih ada beberapa kepala SKPD yang sering terlambat masuk kantor, dan itu tentu menjadi catatan, perhatian kita sebelum mereka diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya," tegas Siti Ngaisah. (bob/kpnn)

 
OTHER NEWS
Selasa, 02 September 2014 , 09:43:00

Ongkos ke Penajam Habis

BALIKPAPAN-Setelah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Balikpapan Utara, Oky yang terlebih dahulu tertangkap oleh pengurus masjid Jamiatul Taqlim langsung diinte ...

Selasa, 02 September 2014 , 09:42:00

Ruko Maut Cendrawasih Tak Kunjung Dirobohkan

SAMARINDA- Ruko Cendrawasih di Jalan A Yani, Sungai Pinang yang ambruk awal Juni lalu dan menewaskan 11 orang serta membuat puluhan lainnya luka-luka itu sampai sekran ...

Selasa, 02 September 2014 , 09:41:00

Kasus DAK Seret Pejabat Publik

MALINAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Malinau menunjukkan keseriusannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan, P ...

Selasa, 02 September 2014 , 09:40:00

Maling Ambulans Ditangkap

BONTANG - Setelah dua hari dinanti, akhirnya pelaku pencurian mobil ambulans milik Rumah Sakit (RS) Amalia Bontang ditangkap, Minggu (31/8) malam. Pemuda mabuk yang di ...

Selasa, 02 September 2014 , 09:40:00

Selesaikan Sengketa Lahan, Panggil Pihak Perusahaan

TANJUNG SELOR- DPRD Bulungan berencana menggelar hearing terkait persoalan sengketa lahan antara warga Desa Long Tungu, Tanjung Palas Barat, dan PT Prima Tunas Kharism ...

 
SUPER LIGA
Drama Lolos Degradasi
SAMARINDA– Putra Samarinda (Pusam) masih akan tercantum sebagai kontestan Indonesia Super L ...
Other
 
Kaltim
Bupati Rencana Bangun TPI
PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yan ...
Other
 
Metropolis
Tanpa Izin, Lima Pohon DKPP Ditebang
BALIKPAPAN - Masyarakat tampak bertanya-tanya ketika melintas kawasan Gunung Bakaran, Kelurahan S ...
Other
 
Kecamatan
Kecamatan Kendalikan Fungsi Trotoar
BALIKPAPAN-Setelah beberapa hari yang lalu menggelar razia gabungan di tempat kos-kosan di wilaya ...
Other
 
Copyright © 2011 MLink Balikpapan. All Rights Reserved.
1